Achehnese.com. Banda Aceh, Setelah mengetahui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh telah mendapat pengesahan oleh Gubernur dan DPR Aceh hati gembira tak terkata karena Aceh telah memiliki Bendera dan Lambang Sendiri seperti yang tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 246 dan Pasal 247 UUPA, sebagai turunan dari Kesepahaman Damai antara GAM dan RI atau yang sering disebut MoU Helsinky. Dengan telah disahkannya Qanun No 3 tersebut maka rakyat Aceh menganggap “Benar Aceh telah merdeka dalam Bingkai NKRI”.

Hasrat hendak menunaikan isi Qanun Aceh no 3 tahun 2013 Pasal 4 ayat (1) “Bendera Aceh berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang, dua buah garis lurus putih di bagian atas, dua buah garis lurus putih di bagian bawah, satu garis hitam di
bagian atas, satu garis hitam di bagian bawah, dan di bagian tengah bergambar bulan bintang dengan warna dasar merah, putih dan hitam.” pupus ditengah jalan setelah melihat vidio berdurasi pendek tentang seruan tidak boleh mengibarkan Bendera Aceh seperti yang tertera di Qanun No 13 tahun 2013 tersebut.

Hal larangan tersebut sangat beralasan bagi pihak Polri dan TNI, karena Qanun Aceh tersebut belum mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sehingga Qanun Aceh tersebut belum boleh diberlakukan ditengah masyarakat dan pengibaran Bendera seperti isi Qanun Aceh tersebut masih di anggap bertentangan dengan bertentang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Pasal 6 antara lain sebagai berikut: Pasal 6 ayat (4) menyatakan “desain logo dan bendera daerah tidak boleh
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi atau perkumpulan atau lembaga atau gerakan separatis dalam negara Indonesia.”

Hati luka bak tersayat sembilu begitu ungkapan yang di Ucapkan Riswan Haris Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh ketika melihat pembiaran dan memilih diam Pemerintah Aceh terhadap Qanun Aceh yang telah disahkan, 7 tahun setelah disahkan DPR Aceh dan mendapat Lembaran daerah oleh Gubernur Aceh seharusnya masalah polemik ini harus sudah selesai sehingga tidak menjadi kontroversi pemahaman di tengah masyarakat dan tidak menjadi Provokasi Politis yang menyudutkan beberapa pihak yang dianggap memiliki kepentingan terhadap Pemberlakuan Qanun Bendera tersebut, Jelasnya.

Bagi Riswan melihat Pemerintah Aceh terlalu Cemen dan tidak memiliki rasa tanggung jawab atas Qanun tersebut sehingga masyarakat Aceh harus main Kucing-kucingan dengan pihak Polri dan TNI bila hendak menunaikan Isi Qanun No 3 tersebut, seharusnya hal ini tidak terjadi lagi karena Aceh tidak lagi sedang berkonflik, dan seharusnya Pemerintah Acehlah yang membuat seruan untuk meminta masyarakat Aceh bersabar bukan pihak KPA Sagoe atau kecamatan karena jelas Bendera tersebut sudah menjadi Bendera Aceh. Ungkap Riswan yang juga Mantan Sekretaris DPW PA Aceh Selatan.

Riswan Haris berharap perayaan Milad GAM tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir Polimik bendera antara pemerinta Aceh dan Pemerintah Pusat agar perayaan milad di tahun berikutnya betul-betul penuh khidmat dalam mendoakan para syuhada GAM yang telah Syahid saat Aceh Konflik, bagi masyarakat Aceh Damainya Aceh ini merupakan Damai yang hakiki bukan hanya damai dengan Personal tapi juga berdamai dengan semua yang melekat di para Pihak. Pintanya.

By Haris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *