ACEH BESAR – Advokasirakyat.id Terkait persoalan keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali dan Waled Husaini A. Wahab, Wasekjend Pengurus Besar Ikatan Pemuda Aceh Besar (PB IPAR) periode 2018-2021, Saiful Haris Arahas menyampaikan turut merasa prihatin atas persoalan itu.

Saiful Haris mengatakan, dirinya pernah bertemu Waled sebelum perhelatan akbar PORA di Aceh Besar beberapa bulan lalu. Saat itu, sempat juga beredar kabar bahwa hubungan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar sedang tidak harmonis.

Namun, menurut penuturan Waled ketika itu bahwa hubungan antara dirinya dengan Bupati sudah kembali harmonis. Persisnya sebelum moment PORA 2018 lalu, memang ada upaya untuk merekatkan kembali keduanya. Dan berhasil, dengan pertimbangan ada hajatan akbar tersebut.

Saiful Haris menceritakan, ketika PB IPAR akan melaksanakan kegiatan pelantikan, panitia pelantikan ingin menemui bupati. Namun ketika sampai didepan ruang bupati, adc bupati menyampaikan ke panitia pelantikan bahwa bupati dan wakil bupati sedang makan siang bersama tanpa di temani awak lainnya.

“Saya pikir ketika itu mereka sudah harmonis dan mesra kembali, namun kenapa sekarang sudah retak lagi, dan sudah diketahui oleh khalayak ramai dan menjadi konsumsi publik, tidak hanya masyarakat Aceh Besar, tapi juga masyarakat Aceh,” kata Saiful Haris, Minggu (21/7/2019).

“Selaku pengurus IPAR, saya tidak memposisikan diri sebagai pembela bupati atau wakil bupati, namun perlu diketahui bahwa rivalitas dan konflik merupakan pemicu utama mengapa seorang bupati dan wakil bupati tidak akur, tidak solid, dan tidak harmonis,” tambahnya lagi.

Menurutnya, mungkin hal itu tidak akan terjadi jika keduanya memahami amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini dengan jelas mengatur tugas kepala daerah (bupati) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan DPRK.

Tugas Wakil Bupati membantu kepala daerah (bupati) dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika dicermati, berdasarkan undang-undang ini, kedudukan bupati dan wakil bupati tidak setara. Bupati/kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di daerah dan wakil kepala daerah merupakan “pembantu” kepala daerah.

“Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sementara secara politis, sebenarnya kedua pemimpin ini dipilih satu paket melalui suatu pemilihan langsung,” katanya.

Saiful menjelaskan mengapa rivalitas terjadi? Pertama, antara bupati dan wakil bupati terjadi persaingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Bupati dan wakil bupati saling berebut pengaruh, baik di kantor maupun mata public. Kedua, terjadi konflik kepentingan. Seperti diketahui, bupati dan wakil bupati berasal dari partai politik (parpol) berbeda. Ir. Mawardi Ali berasal dari PAN, sedangkan Waled Husaini A. Wahab dari PDA. Dengan latar belakang tersebut, tentu saja keduanya akan memperjuangkan kepentingan parpol pengusung.

Ketiga, pengisian jabatan-jabatan struktural di pemerintahan. Keduanya bersaing untuk menempatkan “orang-orangnya” pada posisi strategis. Jika salah satu merasa tidak terakomodir, maka rivalitas dan konflik kepentingan tersebut akan terus terjadi sampai berakhirnya masa jabatan keduanya. Keempat, antara bupati dan wakil bupati terjadi konflik kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena keduanya merasa secara politik “menganggap” setara (dipilih langsung dalam satu paket yang sama-sama berasal dari parpol).

Saiful Haris mengatakan, tidak bisa dibayangkan jika hubungan bupati dan wakil bupati terjadi seperti ini. Membingungkan aparat di bawahnya. Kinerja pemerintahan pun terganggu. Sebab, persaingan politik bisa merasuk ke dalam diri birokrasi pemerintahan. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga camat kewalahan karena harus melayani kepentingan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hubungannya sedang tidak harmonis. Birokrasi pun terbelah menjadi dua kubu dan mulai timbul saling curiga. Kondisi ini tentu berpengaruh kepada pelayanan publik.

“Jika seorang wakil bupati tidak memahami posisinya, celah terjadinya disharmoni menganga lebar,” tuturnya.

Sangat disayangkan kepemimpinan baru seumur jagung sudah “pisah ranjang” laksana orang berstatus pacaran saat lagi baik hanjeut meuteupeh angen, tapi ketika sedang tidak harmonis, saling mempersalahkan, tambahnya lagi.

Keretakan pemerintah Aceh Besar inipun membuat urusan pembangunan dan kemasyarakatan tidak berjalan lancar, pasalnya kepala daerah dengan wakilnya selalu bergejolak nampak di mata public, Terusnya.

“Saya melihat bupati atau wakil bupati tidak paham fungsi, peran dan wewenang masing-masing. Akibatnya pembagian peran dan tanggung jawab itu tergantung pada kesepakatan keduanya. Tak jarang, kesepakatan itu tidak ada. Inilah salah salah satu sumber disharmonisasi kepala daerah dengan wakilnya yang pada akhirnya terjadi pecah kongsi,” tutupnya. (Alja)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *