Advokasirakyat.id | Banda Aceh – Perhimpunan mahasiswa Ilmu politik UIN Ar-Raniry mengelar kajian terkait kekacau yang terjadi di bumi pertiwi. Kejanggalan-kejanggalan dalam sistem perpolitikan di indonesia berpotensi mencederai Hak-hak rakyat, Selasa (24/09).

Berita hangat kerusuhan antara mahasiswa dan aparat kepolisian semakin memanas. Hal ini bermula dari Pemerintah, yakni DPR dan
presiden Joko Widodo yang sudah menyetujui untuk merevisi peraturan UU KPK. Hal ini semakin menguat ketika presiden Joko widodo mengirim surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk mengambil langkah guna merevisi peraturan tersebut.

Dalam surat tersebut, Jokowi mengutus dua menterinya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk membahas UU KPK bersama anggota dewan.

“Perlu kita ketahui perpolitikan indonesia sedang tidak baik saja. Kongkalikong antara eksekutif dan legislatif berpotensi mencederai Hak-hak rakyat. Jika RUU KPK dan RUU KUHP tidak dicabut dalam waktu secepatnya, maka reformasi jilid II akan segera dikibarkan oleh setiap elemen mahasiswa di seluruh penjuru wilayah indonesia.

Ditambah lagi asap dari kebakaran di beberapa wilayah indonesia semakin berdampak kepada aktivitas masyarakat. Dalam hal ini kita menilai Presiden Joko Widodo telah lengah dalam mengurus Negara Indonesia.” pungkas Awwaluddin Buselia Ketua HIMAPOL UIN Ar-Raniry.

Kekonyolan sentak mengagetkan publik, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi direvisi payung hukumnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai masyarakat indonesia sebagai lembaga paling korup berdasarkan survey yang digelar olehTransparency International.

Selanjutnya Berdasarkan data yang dihimpun oleh Iindonesia Corruption Watch (ICW) selama lima tahun terakhir setidaknya 23 anggota DPR RI masa bakti 2014-2019 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan Ketua DPR RI Setya Novanto, bersama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, pun tak luput dari jerat hukum KPK. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya kepentingan siapa yang sedang diusahakan oleh DPR? Oleh karena itu, Perhimpunan mahasiswa Ilmu politik UIN Ar-Raniry dalam hasil kajian-nya sepakat jika menyatakan mosi “Tidak Percaya” terhadap pemerintah saat ini. Baik Eksekutif maupun Legislatif.

Pernyataan sikap HIMAPOL UIN Ar-Raniry; menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya, karena dianggap gagal menjalankan janji kampanye-nya untuk memberantas korupsi. Tindakan ini dapat dilakukan dalam kurung waktu sesingkat-singkatnya dengan mencabut RUU KPK, RUU KUHP dan menyatakan sikap bahwa kebakaran yang melanda beberapa wilayah di indonesia merupakan Bencana Nasional. Dengan kata lain negara-negara dapat membantu menyelesaikan Bencana yang sedang melanda ibu pertiwi, Tutup Awwal. (Alja/Rls)

By admin

2 thoughts on “Himapol UIN Ar-Raniry Tuntut Presiden Joko Widodo Turun dari Jabatannya, Karena Dianggap Gagal Mengurus Negara”
  1. Bagus tulisan nya sangat bagus.
    karena ini menyangkut Himapol UIN.
    walaupun saya bukan termasuk kedalam pengurus. Alangkah baiknya, diksi yang di pakai tidak pada konteks permasalahan.
    terima kasih.
    tolong jaga nama baik Himapol, karena itu bukan milik kalian.
    tapi milik kita bersama.

    1. terima kasih adoe,, silahkan sampaikan kepada nama yang tersebut dalam tulisan berita, karena kami hanya menerima release dan kami upload atas konfirmasi si pembuat berita. terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *