Oleh : Ucie Siregar

Advokasirakyat.id | Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) di Riau, belum padam, asap makin pekat dan kualitas udara tak sehat bahkan menyentuh level berbahaya. Ratusan ribu warga menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). Penderita ISPA sepanjang 2019 sebanyak 281.626 orang terdampak. Angka ISPA dalam empat tahun berturut-turut (2014-2018, 639.548, 720.844, 565.711, dan 529.232 orang terdampak.

(Mongabay.co.id,12/09/2019).

Dampak karhutla sangat berbahaya bagi nyawa manusia, apalagi jika dia seorang bayi ataupun ibu hamil. Orang sehat saja bisa terserang ISPA apalagi orang sakit. Bukan hanya manusia yang terkena dampak karhutla ini, hewan dan tumbuhan semuanya terpapar asap dan mengancam nyawa mereka.

Hampir semua media, baik media massa ataupun elektronik memberitakan kabar yang serupa. Media mengabarkan betapa merananya warga Riau dan daerah lainnya yang terpapar asap. Mereka kesulitan bernafas, terserang batuk, pilek dan penyakit saluran pernafasan lainnya. Masker yang digunakan tidak cukup memadai dalam menghalangi masuknya asap karhutla yang begitu pekat dan berbahaya, warna kabut kuning kepekatan yang menurut salah satu warga disana jarak pandang hanya mampu dicapai 100 meter saja.

Warga yang terpapar ISPA sangat berharap perhatian serius dari pemerintah. Mereka menuntut pemerintah daerah maupun pusat cepat mengatasi kabut asap yang memakan korban ini. Segala aktivitas tidak bisa dilakukan. Pemerintah daerahpun telah mengeluarkan surat peringatan untuk segera berada dalam pengungsian, meliburkan warga dari segala aktivitasnya sampai waktu yang belum bisa dipastikan. Ada juga warga yang pergi ke daerah lain seperti ke Medan, menghindari bahaya kabut.

Namun sayangnya, dibalik nestapa warga yang terpapar asap, masih saja ada jajaran penguasa yang seolah buta dengan nasib warganya. Seperti yang disampaikan pak Wiranto, Dia mengatakan dampak kabut asap tidak separah apa yang diberitakan oleh media. Begitu juga dengan pak Moeldoko yang mengatakan ini semua ujian dari Allah, semuanya harus sabar dan terus berdo’a pada Allah SWT. Begitu juga dengan presiden Jokowi, disaat warga merasakan sesaknya bernafas, Dia dan beberapa menterinya masih sempat memposting sepatu kotor sepulang dari meninjau karhutla. Apa maksud para penguasa ini? Apa mereka betul-betul sudah buta?, Apa mereka betul-betul sudah tuli?. Disaat warganya menderita dan telah meregang nyawa, mengapa para penguasa seolah meremeh temehkan hal ini. Apakah nyawa warga negara ini begitu murah bagi mereka? Dimana hati nurani mereka sebagai manusia?. Sungguh memiriskan.

/Akar Penyebab Berulangnya Karhutla/

Berbagai ahli dan peneliti mengatakan karhutla yang terjadi berulang ini 99 % diakibatkan ulah tangan manusia. Manusia telah bertindak semena-mena terhadap alam, terkhusus hutan. Bagaimana tidak, hutan saat ini dikuasai oleh para korporasi (perusahaan besar). Sistem kapitalisme telah memberikan hak kepada korporasi untuk menguasai hutan. Korporasi mengelola hutan semau mereka karena mereka memiliki hak konsesi yang juga dijamin oleh negara. Dengan hak konsesi ini, pastinya yang mereka inginkan adalah keuntungan (bisnis). Mereka punya uang yang banyak untuk membayar penguasa agar bisnis mereka lancar.

Dalam sistem kapitalisme, penguasa dan pengusaha (korporasi) ibarat simbiosis mutualisme, sama-sama membutuhkan. Penguasa membutuhkan modal, agar mereka bisa duduk di kursi kekuasaan, sedangkan modal pribadi mereka sangat terbatas, sehingga mereka membutuhkan suntikan modal dari pengusaha (korporasi) yang mendukung agar mereka bisa maju menjadi penguasa. Begitu juga dengan pengusaha (korporasi) mereka butuh payung hukum berupa kebijakan, UU ataupun yang disebut hak konsesi agar perusahaan yang akan mereka bangun memiliki legalitas. Legalitas ini bisa mereka dapatkan dari tanda tangan penguasa yang telah mereka beri suntikan dana tadi. Maka dalam kapitalisme selalu ada “deal-deal politik”, untuk memuluskan niat rakus mereka. “No free lunch” dalam kapitalisme menjadi tradisi yang tidak bisa dihindarkan. Maka wajar, penguasa akan bekerja untuk kepentingan korporasi dari pada rakyat sendiri. Rakyat hanya dijadikan sapi perah, diberikan harapan palsu dan tipu-tipu.

Kapitalisme telah menghilangkan hati nurani penguasa dan pengusaha sebagai manusia. Standar berbuat orang-orang yang mengembannya adalah manfaat (materi). Negara dalam hal ini, penguasa, telah menjadi instrumen kepentingan bisnis korporasi. Mereka menjadi corong kepentingan korporasi. Tidak pernah terbersit oleh mereka mengurusi rakyat. Dalam benak mereka bagaimana agar korporasi bisa senang dengan pelayanan negara, melonggarkan aturan admistrasi, agar korporasi bisa terus berinvestasi. Maka setiap keputusan politik yang mereka buat pasti akan mengabdi pada korporasi. Maka harap dimaklumi saja, sikap dan ungkapan para penguasa kepada rakyat begitu zhalim sementara kepada korporasi begitu ramah dan terbuka. Ini ditunjukkan dari tidak pernah selesainya kasus kebakaran hutan di Indonesia. Janji-janji manis yang digadang-gadang penguasa hanya omong kosong, mencari simpati rakyat demi meraup suara agar menjadi pemenang saat mencalonkan diri menjadi penguasa. Setelah suara rakyat didapat, janji itupun terbang bebas ke udara dan hilang tanpa bekas.

Lebih dari janji palsu, dalam kapitalisme, negara (penguasa) memandang rakyat bukan sebagai rakyat yang wajib diurus segala kebutuhan dan menjamin kemaslahatan rakyat, namun dalam benak mereka hanya memandang rakyat dengan pandangan untung dan rugi, layaknya para pedagang yang menjual barang dagangannya. Selalu yang dicari adalah keuntungan. Maka wajar segala fasilitas yang seharusnya diberikan kepada rakyat secara gratis dan berkualitas dipandang oleh penguasa sebagai unsur materi yang harus dijual pelayanannya. Maka tak heran dalam negeri ini pendidikan dikapitalisasi, kesehatan begitu juga, SDA apalagi, segala macam sarana-sarana umum semuanya dikapitalisasi oleh penguasa atas rakyat untuk mendapatkan keuntungan materi. Penguasa menjadi pedagang, rakyat silakan membeli. Kualitas tergantung harga yang dibayar. Wani piro? Begitulah kira-kira membahasakannya.

Maka sudah saatnya kita mencampakkan sistem rusak kapitalisme ini, membuangnya ke tong sampah peradaban. Sistem ini telah bercokol lama di negeri ini dan hanya melahirkan duka bagi rakyat secara merata. Saatnya kita kembali kepada sistem Islam yang telah Allah SWT turunkan melalui Rasulullah Muhammad Saw.

/Sistem Islam (Khilafah) Memiliki Konsep Jitu Menghentikan Karhutla/

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna dari Zat yang Maha Sempurna, Dialah Allah SWT sang Khalik sekaligus sang Mudabbir (pengatur). Allah telah menurunkan Islam dengan berbagai perangkat aturan didalamnya (syariah Islam). Syariah Islam memiliki konsep dalam mengatur sumber daya alam termasuk hutan.

Bencana yang diakibatkan oleh kerakusan manusia seperti karhutla ini akan mampu diselesaikan oleh syariat Islam secara jitu melalui dua cara. Pertama, secara tasyri’i (hukum), Kedua secara ijra’i (praktis).

Secara tasyri’i, Islam menetapkan bahwa hutan termasuk dalam kepemilikan umum (milik seluruh rakyat). Rasulullah saw bersabda :

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Sebagai milik umum, hutan haram dikonsesikan kepada swasta baik individu maupun swasta terlebih korporasi. Dengan ketetapan ini, akar masalah karhutla bisa dicegah sejak awal.

Hutan sebagai kekayaan alam milik umum harus dikelola oleh negara dan hasilnya diserahkan untuk kemaslahatan rakyat. Bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jembatan, jalan, pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Negara juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk ketaqwaan dan membangun kesadaran rakyat dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan agar tetap terjaga demi kehidupan masa depan generasi ke generasi.

Jika ternyata masih terjadi karhutla maka wajib segera ditangani oleh negara dengan sigap karena negara merupakan penggembala bagi rakyat, dia wajib melayani dan memberikan perlindungan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu baik di dunia maupun di akhirat.

Adapun secara ijra’i (praktis), negara harus melakukan langkah-langkah, manajemen dan kebijakan tertentu. Menggunakan iptek yang paling mutakhir serta dengan memberdayakan para ahli dan rakyat secara umum untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak karhutla.

Negara juga akan memberlakukan hukum sanksi dalam Islam berupa ta’zir kepada pelaku karhutla dengan tegas, bisa berupa hukuman penjara bahkan bisa saja hukuman mati, tergantung seberapa berat pelanggaran kejahatan yang dilakukannya.

Alhasil, mengakhiri bencana karhutla secara tuntas hanya bisa diwujudkan dalam negara Islam (Khilafah). Tidak bisa terlaksana selama negara masih menganut sistem kapitalisme demokrasi.

Khilafah akan membelalakkan mata dan membuka lebar telinga mereka untuk mengurusi rakyat dengan hati nurani, tidak seperti dalam sistem kapitalisme demokrasi yang telah membutakan mata, hati dan telinga mereka terhadap penderitaaan rakyat dengan memberikan hak konsesi sebesar-besarnya kepada korporasi.

Wallahu A’lam bisshawab

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *